Ahok Hapus Pajak Bumi Bangunan (PBB) Karena Warisan Belanda

PBB di hapus Ahok Karena Warisan Belanda - majalahahok.com

Majalah Seputaran Ahok РSetelah memberlakukan pembebasan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB)  bagi pemilik tanah dengan kualitas jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar, Pemprov DKI saat ini berencana membebaskan PBB bagi pemilik rumah dengan ukuran 100 meter persegi.

Menurut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seharusnya penarikan pajak tak berlaku pada rumah tinggal kecil melainkan tempat usaha. Kebijakan itu menurut Ahok dikeluarkan Belanda untuk membebani pribumi.

“Itu warisan Belanda itu. Pajak itu dipungut dari orang sendiri atau orang asing? Ya orang asing sebenarnya,”ujar Ahok.

Dengan penghapusan tersebut, Ahok sadar bakal berakibat turunnya Pendapatan Orisinil Daerah (PAD) DKI pada 2017 nanti.

“Makanya mulai tahun 2017 PAD tentu bakal berkurang. Ya dong, kalau PBB kalian potong ya bakal berkurang, maka dalam 2017 saya mulai meminta tutorial penyusunan anggaran versi baru lagi,” ungkap Ahok

Dengan memakai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) versi baru, walau ada ketidak lebihan anggaran, program serta pembangunan DKI masih terlaksana dari keharusan  alias kontribusi para pengembang, salah satunya kontribusi tambahan megaproyek reklamasi.

“Versi baru apa? Semua SKPD harus ikut isi RKPD. Uangnya berapa? Nggak ada uang nggak persoalan, kelak baru kami cari. Pulau dapat kasih kontribusi orang nyambung semakin, itu kan tanah kita, 15% kali NJOP,” kata Ahok.

Dengan memakai anggaran swasta untuk pembangunan infrastruktur DKI, Ahok berencana memfokuskan pemakaian APBD untuk pelayanan publik semacam kesehatan, pendidikan, transportasi, keperluan pokok sampai gaji PNS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *