Jokowi Minta Kepada Parpol Untuk Tidak Memaksa Soal Calon Kapolri

Jokowi Minta Kepada Parpol Untuk Tidak Memaksa Soal Calon Kapolri 1 - Majalahahok.comMajalah Seputaran Ahok – Pengamat politik Boni Hargens berkata, Presiden Joko Widodo bisa mendengarkan usulan dari partai politik dalam menentukan pengganti Jenderal Badroddin Haiti sebagai Kepala Kepolisan RI (Kapolri).

Tetapi, sifat dari usulan-usulan tersebut hanya sebutuhnya saja alias tak harus diterima.

Masukan-masukan dari partai, menurut Boni, juga terbuka untuk disampaikan. Tetapi, butuh diingat bahwa itu hanya menjadi pertimbangan dan bukan menjadi keharusan yang memaksa presiden untuk memilih.

“Usulan-usulan itu boleh diberbagi, tapi tak boleh mereduksi hak prerogatif presiden,” ucap Boni dalam suatu  diskusi di bilangan Jakarta Pusat.

“Partai politik mana pun tak boleh mengganggu presiden, dalam faktor ini, biarkan presiden bekerja,” kata dia.

Menurut Boni, ada tiga syarat yang harus menjadi kualifikasi para calon kapolri pengganti Badroddin.

Pertama, figur tersebut harus loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945. Terlebih semacam situasi sekarang tak sedikit bermunculan gerakan-gerakan yang ingin merusak falsafah dan dasar negara Indonesia.

“Gerakan gerakan itu timbul dalam kelompok-kelompok garis keras, makin kuat, makin besar. Dan bisa menggantikan polisi,” kata dia.

“Maka, kapolri baru harus punya jiwa Pancasila dan semangat UUD 1945 untuk bisa melenyapkan anasir-anasir yang ingin merusak pondasi ini,” lanjut Boni.

Kedua, kata Boni, calon kapolri harus memahami dan menyelami semangat Tri Sakti yang disuarakan Bung Karno dan Nawa Cita yang diusung Jokowi.

“Sebab, inilah bentuk-bentuk operasional dari falsafah Pancasila. Tri Sakti merupakan semangat bangsa dan Nawa Cita merupakan upaya Jokowi merealisasi semangat-semangat impian Pancasila,” tutur Boni.

Ketiga, lanjut Boni, Kapolri harus loyal terhadap presiden. Kapolri harus sejalan dalam visi dan misi.

“Konsekuensinya, kapolri ini harus menerima dan juga disemangati oleh revolusi mental,” kata Boni.

“Sebab menjadi kapolri ini tak hanya menjadi kepala institusi kepolisian tetapi juga menjadi tahap menjaga keutuhan negara dan bangsa, maka harus bekerja sama dengan presiden,” ujarnya.

Boni melanjutkan, sekarang ada lima kandidat kuat yang salah satunya harus dipilih Jokowi. Tarik ulur politik begitu kuat dan penegakan hukum harus menjadi pertimbangan penting dalam memilih figur.

“Presiden berada di persimpangan dalam mengevaluasi semua figur-figur yang ada untuk memutuskan siapa yang bakal menjabat sebagai kepala kepolisian,” ucapnya.

Adapun kelima nama tersebut, yakni Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *