Partai Nasdem Tidak Mau ikut Tanda Tangani HMP untuk Gulingkan Ahok

Partai Nasdem Tidak Mau ikut Tanda Tangani HMP untuk Gulingkan Ahok2 - majalahahok.comMajalah Seputaran Ahok – Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tak menindaklanjuti keinginan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) untuk mengajukan Hak Menyebutkan Pendapat (HMP). Pasalnya hanya dengan melewati jalur ini maka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa dituntut mundur.

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus mengungkapkan, perpersoalanan HMP sebetulnya tak butuh ditindaklanjuti sebab tetap tak sedikit perpersoalanan di Jakarta yang butuh diberakhirkan.

“Nasdem sikapnya tetap sama semacam yang kemarin-kemarin. Kami tak konsern lagi dengan itu, tetap tak sedikit persoalan lain yang wajib diberakhirkan,” tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik optimistis bisa menggelar Hak Menyebutkan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Setidaknya, dirinya wajib mengumpulkan 80 tanda tangan dari anak buah DPRD DKI Jakarta.

“Kalau minimal 80 diparipurnakan, bisa lah, orang enggak demen semua,” katanya saat dihubungi, Jakarta, Senin (30/5).

Dia mengungkapkan, hingga sekarang baru 12 tanda tangan yang sukses dikumpulkannya. Mereka yang sudah sepakat dengan pengajuan HMP ini berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat serta PPP.

Mesikipun begitu, politisi Gerindra ini tak khawatir apabila Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) datang menagih janji satu minggu mengenai HMP ini

“Ya diedarin semakin pokoknya. Kalau mereka (AMJU) datang ya enggak apa-apa kami (DPRD DKI) wajib terima dong,” tutup Taufik.

Sebelumnya dikabarkan, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara meperbuat unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut mengnasibkan kembali Hak Menyebutkan Pendapat (HMP). Mereka memberi waktu 7 hari terhadap anak buah Dewan untuk mewujudkan faktor itu.

Adapun, berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR DPR DPD serta DPRD (UU MD3) Pasal 336 Ayat 1 huruf b disebutkan, hak menyebutkan pendapat diusulkan oleh minimal 20 anak buah DPRD yang berasal minimal dari dua fraksi.

Usulan hak menyebutkan pendapat bisa disahkan lewat suatu  rapat paripurna. Tetapi, butuh dukungan kurang lebih 53 anak buah untuk bisa menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna itu wajib dihadiri minimal 3/4 jumlah anak buah DPRD.

Untuk bisa mengesahkan hak menyebutkan pendapat, butuh dukungan minimal 2/3 dari anak buah yang hadir. Saat ini, DPRD DKI Jakarta beranggotakan 106 orang anggota. Atas dasar ini, setidak lebih-tidak lebihnya kurang lebih 80 anak buah dewan untuk hadir dalam rapat paripurna HMP apabila sukses digelar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *