Pasangan calon independen dinilai persulit dengan verifikasi faktual

Pasangan calon independen dinilai persulit dengan verifikasi faktual - majalahahok.com

Majalah Seputaran Ahok – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang. Salah satu yang disorot dalam UU Pilkada tersebut adalah tentang verifikasi faktual.

Pendukung Ahok mekualitas persoalan verifikasi faktual dalam Undang-undang Pilkada sangat memenyesalkan calon perseorangan. Menurut Koordinator Muda-Mudi Ahok Ivanhoe Semen, verifikasi calon yang hanya dibatasi tiga hari adalah bukti upaya menjegal calon independen.

“Ahok yang telah kumpulkan hampir satu juta dukungan belum aman,” kata Ivanhoe dalam suatu  diskusi di Jakarta.

Mesikipun demikian, dirinya menegaskan, pihaknya siap mengikuti aturan main yang ada. Apabila ada aturan yang dikualitas memenyesalkan, maka bakal ditindaklanjuti.

Dia meningkatkankan, pendukung Ahok siap cuti satu hari saat KPU meperbuat verifikasi faktual KTP.

“Bahkan ada yang usul, kita adakan cuti satu hari saat verifikasi faktual diperbuat,” ujarnya.

Menurutnya, bukan hanya verifikasi faktual saja yang dijadikan tutorial untuk menjegal Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Aturan soal dukungan yang diverifikasi adalah yang terdaftar di Daftar Pemilihan Masih (DPT) pada Pemilu sebelumnya alias tahun 2014 juga sangat memenyesalkan.

“Kami dengar dari Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay itu menghapus hak pemula. Mereka punya hak pilih tapi tak ada hak dukung,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Muda Mudi Ahok bakal mengajukan permohonan uji materi (judicial review) tentang Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kemarin hari ke depan.

Selain bersama relawan Ahok lainnya, sejumlah pihak pendukung calon perseorangan dari daerah lain juga ikut bergabung. Koodinator Muda Mudi Ahok, Ivanhoe Semen, berbicara khusus dari Jakarta terbukti hanya dari relawan Ahok.

“Judicial review diperbuat sebetulnya sangat krusial mengingat pasal yang mereka uapabilan terkait calon perseorangan. Kita bakal ajukan di Pasal 48 yang mengatur tentang verifikasi faktual calon perseorangan,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *