Proyek Pembelian Lahan Ahok Tuding ada PNS ‘Main’, Keuangan DKI WDP

Proyek Pembelian Lahan Ahok Tuding ada PNS Main, Keuangan DKI WDP - majalahahok.comSerbaBahenol – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera menindak lanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberbagi BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Ahok sebelumnya mengakui pencatatan laporan keuangan DKI terbukti sangat kurang baik.

Nyatanya, berdasarkan laporan yang diterima, kurang baiknya pencatatan laporan keuangan dikarenakan adanya pejabat SKPD DKI yang meperbuat ‘permainan’ dengan memalsukan dokumen.

Bila terbukti ada unsur pidana dalam praktik pemalsuan itu, Ahok pun menyebutkan siap mengabarkan anak buahnya itu ke pihak kepolisian. Dirinya juga mencontohkan, permasalahan pemalsuan serta pencatatan laporan yang paling berpersoalan merupakan dalam pembelian lahan.

“Kalau terbukti ada faktor pidana ya dapat laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang enggak jelas, kami dapat laporin (SKPD terkait). Iya dirinya dapat balikin alias selesaiin,” kata Ahok di Balai kota, Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut modus aksi pemalsuan yang diperbuat PNS itu merupakan dengan menghilangkan data aset lahan yang telah dibeli oleh Pemprov DKI. Jadi lahan yang sebetulnya milik DKI, malah disebut sebagai tanah sewaan.

Proyek Pembelian Lahan Ahok Tuding ada PNS Main, Keuangan DKI WDP 1 - majalahahok.com“Yang paling tak jarang berpersoalan itu pembelian tanah. Umpama dirinya beli tanah aset yang telah tercatat di kita. Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dirinya tipe-x, dirinya ganti bahwa itu bukan tanah kita,” jelasnya.

Lebih parah lagi, katanya, telah sejak lama PNS ini diduga sengaja membuang dokumen-dokumen aset jadi saat terjadi gugatan oleh pihak tertentu, DKI Jakarta rutin kebingungan mencari bukti autentik. Faktor itu pula yang menyebabkan Pemprov DKI rutin kalah gugatan soal sengketa lahan di pengadilan.

“Kita bakal periksa lagi soal tak sedikit sekali dokumen dokumen kita, aset kami yang dibuang, ditumpukin. Ini terbukti ada permainan oknum dari dulu,” tandasnya.

“Tiap kali kami sidang kami dapat kalah, misal sertifikat orisinil kami enggak ada semakin di pengadilan oknum hakimnya enggak mau terima sebab enggak asli,” ucap Ahok kesal.

Ulah curang anak buahnya ini membikin Ahok meradang serta sedih. Apalagi, pencatatan aset serta keuangan yang tetap manual membikin pihaknya kerepotan mencari bukti.

Dia bakal meminta pihak inspektorat untuk menindak lanjuti audit LHP 2015 oleh BPK sekaligus memeriksa laporan pemalsuan tersebut. Ahok juga bakal menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait aset.

“Wah ini jahat udah satu set. Kelak saya mau rapat nih soal aset, dapat oknum PNS. Enggak ada elektronik aset dapat seenaknya tuh. Dapat dibuang,” pungkas Ahok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *