soal verifikasi faktual, Ahok minta KPU judicial review UU Pilkada

soal verifikasi faktual, Ahok minta KPU judicial review UU Pilkada - majalahahok.com

Majalah Seputaran Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melempar tudingan. Ahok menyebut ada upaya yang diperbuat untuk menggagalkan dirinya kembali menjabat sebagai Pemimpin Ibu Kota.

Hal itu dia dasarkan pada revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mengenai Pemilu terutama pasal 48 bakal menyulitkan sejumlah pihak. Dalam pasal tersebut memberperbuat sistem verifikasi faktual (tatap muka) bagi pendukung calon independen. Mesikipun merasa keberatan dengan syarat tersebut, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak bisa berbuat apa-apa.

“Oh saya ga (uji materi) bisa dong. Saya dimenyesalkan apa? Itu kan terbukti orang-orang yang ngarep saya gak bisa ikut (Pilkada 2017). Ambil saja kursi gubernur kalau lu mau,” tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/7).

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh meperbuat pekualitasan apakah sanggup meperbuat verifikasi sesuai dengan pasal di atas. Apabila tidak sanggup sewajibnya mereka meperbuat uji materi kepada RUU Pilkada ini.

“Kita mah nurut saja. Kini KPU sanggup ga verifikasi sejuta. Uji materi, KPU dong yang ajuin. Yang keberatan kan KPU dong. Bisa kerja gak,” tutup Ahok.

Sebelumnya, pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti juga mengkritisi hasil revisi anak buah dewan tersebut. Dirinya menyebut dengan waktu tenggang yang sedikit serta sumber daya yang terbatas, kebijakan tersebut susah untuk dijalankan oleh calon independent.

“Ini tidak masuk akal, lagi-lagi saya tegaskan tidak masuk akal.”

Ikrar mengungkapkan bisa saja kebijakan ini upaya anak buah dewan untuk menjegal calon independent. Bahkan, lanjut dia, bisa sehingga kebijakan ini ada unsur tekanan partai politik yang enggan menonton calon independent maju. “Kan anak buah dewan ini berpihak sama kepentingan partainya, bukan sama rakyatnya yang sekarang,” kritik Ikrar.

Sementara KPU DKI Jakarta, Sumarno membahas bahwa ada sejumlah bagian verifikasi. Pertama Panitia Pemungutan Suara (PPS) bakal mendatangi setiap dukungan yang telah masuk dari rumah ke rumah. Apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka pendukung diberbagi waktu tiga hari untuk mendaftarkan diri ke PPS.

Belum merinci dengan cara detail, Sumarni bilang total waktu verifikasi dengan cara umum kurang lebih sati bulan. Dengan jumlah itu, dirinya menegaskan siap dengan jumlah yang ada. “KPU DKI siap memverifikasi dukungan calon perseorangan, berapa pun jumlahnya,” tegas dia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *